Semangat Lapsustik Purwokerto dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat

Purwokerto - Bertempat di Ruang Sekretariat WBK, Lapas Narkotika Kelas IIB Purwokerto Kanwil Kemenkumham Jateng mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi Tahun 2023 secara virtual melalui Aplikasi Zoom Meeting, Selasa (08/08). 

Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual ini diikuti secara langsung oleh Kepala Lapas Narkotika Purwokerto, Riko Purnama Candra beserta Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas. 

Baca juga: Gerakan Betang Bersatu Kalimantan Tengah, Ucapkan HUT Ke - 77 Tahun RI

Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi ini menghadirkan 1 (satu) orang narasumber yaitu Agus Uji Hantara selaku Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Adapun beberapa tujuan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini adalah memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pencapaian reformasi birokrasi di lingkungan internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta dampaknya terhadap permasalahan strategis masyarakat dan prioritas aktual presiden, memonitoring rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi RB pada K/L/D, memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan pencapaian RB K/L/D dan menyusun profil nasional mengenai reformasi birokrasi. 

Baca juga: Bapas Nusakambangan Ikuti Sosialisasi dan Bimtek TTE Tersertifikasi

Diharapkan dengan adanya kegiatan monitoring dan evaluasi ini, seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat terus melakukan perbaikan khususnya dalam bidang reformasi birokrasi demi terwujudnya pelayanan publik yang prima. 

Dalam paparan materinya, Agus menyampaikan beberapa hal mengenai reformasi birokrasi yang selama ini selalu kita gemakan demi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. 

Baca juga: Mendikbudristek RI Resmi Lantik Nyoman Abdi Sebagai Direktur PNB Periode 2022 - 2026

"Salah satu upaya percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah dengan penajaman pelaksanaan evaluasi yang lebih melihat hasil dan dampak dibandingkan dengan proses", ujarnya

"Penajaman evaluasi reformasi birokrasi diharapkan terjadi keselarasan antara pelaksanaan dengan tujuan dan hasil pembangunan", lanjutnya (AKN) 

Baca juga: PT KDP Lecehkan Hukum Adat Dayak, Ingkit Djaper: Kita Siap Lakulan Hinting Pali dan Geruduk PBS Tersebut