Kalapas Purwokerto Bayu Irsahara Beri Sambutan di Sosialisasi Permenkumham No 5 Tahun 2023

PURWOKERTO - Unit Pelaksana Teknis (UPT) se-eks karesidenan Banyumas terima Pembinaan dan Sosialiasi Permenkumham No.5 Tahun 2023, serta Aplikasi SIPKN oleh Tim Biro Keuangan Sekretaris Jenderal, yang dilaksanakan di Aula Yudistira Lapas Purwokerto, pada Kamis (13/04/2023)

Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi dilakukan oleh Tim Biro Keuangan dan turut dihadiri oleh perwakilan dari Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini Tim Biro Keuangan dipimpin oleh Ratu Sri Wulandari, selaku Sub Koordinator Tata Usaha Keuangan II.

Baca juga: Ketua MA Lantik Panitera Muda Perkara Pidana Militer Mahkamah Agung

Mengawali sambutannya, Ratu menyampaikan, Tujuan dari diadakannya kegiatan sosialisasi yaitu untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengemai Permenkumham.

Baca juga: Tradisi Lepas Sambut Komandan Kodim 0718/Pati, Ini Yang Disampekaan Dandim Baru

"Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, " ungkapnya. 

"Selain itu dilaksanakan juga sosialisasi Sistem Informasi Penyelesaian Kerugian Negara (SIPKN) sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pengelolaan keuangan negara dan penyalahgunaan keuangan negara, " sambungnya. 

Baca juga: Mayjen TNI Widi Prasetijono Resmi Jabat Pangdam IV/Diponegoro

Kepala Lapas Kelas IIA Purwokerto Bayu Irsahara dalam sambutannya turut mendukung diadakannya pembinaan dan sosialisasi.

"Adanya Aplikasi SIPKN merupakan suatu usaha pemajuan penyampaian laporan keuangan berbasis teknologi informasi dan percepatan penyelesaian Kerugian Negara, " Terangnya. 

Baca juga: Bamsoet: Pelantikan Pengurus Baru FKPPI Periode 2021-2026 Akan Rekatkan Lintas Generasi Anak Kolong

"Besar harapan dengan diadakannya Pembinaan dan Sosialisasi Permenkumham No.5 Tahun 2023 dan Aplikasi SIPKN dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas serta meningkatkan efektifitas penyelesaian kerugian negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagai wujud tatakelola keuangan yang baik (Good Governance), " pungkasnya

Kegiatan pun dilanjutkan dengan pemaparan materi sosialisasi oleh Tim dari Biro Keuangan.

Baca juga: Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Rudianto Buka Rapat Pimpinan Kodam TA 2022

 (Humas Lapas Purwokerto)